Rotasi.co.id – Ratusan mahasiswa dari berbagai elemen organisasi kemahasiswaan di Bekasi menggelar aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Kota Bekasi.
Massa yang menamakan diri sebagai Dewan Perlawanan Rakyat Bekasi itu menyuarakan aspirasi mereka terkait dugaan kriminalisasi yang terjadi di tingkat nasional.
Dalam orasinya, massa menyatakan sikap tegas terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai lebih berpihak pada kepentingan oligarki dibandingkan rakyat.
“Hidup kita, hak kita, dan masa depan kita terus dirampas penguasa yang hanya memprioritaskan oligarki. Hari ini kami berdiri bukan sekadar mengeluh, tetapi menuntut keadilan yang dijamin konstitusi,” tegas koordinator aksi dari atas mobil komando.
Selain mengkritisi kebijakan pemerintah, massa juga menyoroti tindakan represif aparat kepolisian yang menangkap sejumlah demonstran. Mereka menegaskan bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28E ayat (3) yang menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
“Maka, ketika aparat menangkap aktivis, buruh, mahasiswa, pelajar, hingga kaum miskin kota yang ingin menyuarakan kebenaran, itu bukan hanya tindakan sewenang-wenang, tetapi pelanggaran konstitusi,” teriak salah satu orator.
Aksi mahasiswa ini berlangsung kondusif. Perwakilan demonstran diterima langsung oleh Wali Kota Bekasi Tri Adhianto, didampingi Wakil Wali Kota Abdul Harris Bobihoe, serta Ketua Komisi III DPRD Arif Rahman Hakim bersama sejumlah anggota dewan.
“Ini (DPRD) adalah rumah rakyat yang harus dijaga marwah dan integritasnya. Mahasiswa memberi masukan luar biasa. Ada yang menjadi kewenangan pusat, ada juga yang harus ditangani pemerintah daerah,” kata Tri Adhianto. Politisi PDIP itu juga mengapresiasi sikap mahasiswa yang menyampaikan aspirasi dengan tertib dan beretika.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan. Antara lain, mencopot Kapolri, mengevaluasi kinerja Kabinet Merah Putih, mengesahkan RUU Perampasan Aset Koruptor, mewujudkan pendidikan dan kesehatan gratis, serta menjamin kehidupan layak bagi masyarakat Bekasi.
Selain itu, mahasiswa mendesak pengusutan kasus korupsi di Bekasi hingga penghapusan pajak yang dinilai membebani rakyat. Mereka menegaskan, perjuangan ini akan terus berlanjut hingga pemerintah benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat banyak. (*)
