Rotasi.co.id – Gerakan “Warga Jaga Warga, Warga Jaga Kota” resmi meluas ke Kota Bekasi sebagai respons atas meningkatnya dinamika unjuk rasa yang sempat memanas.
Inisiatif ini menjadi wadah kolaborasi antara warga, pemerintah, dan legislatif untuk menjaga keamanan, ketertiban, serta kesejahteraan kota secara nyata.
Gerakan solidaritas ini terinspirasi oleh praktik serupa di Bandung yang dipelopori Wali Kota Muhammad Farhan.
Menurutnya, demonstrasi adalah bagian dari kebebasan berekspresi yang dilindungi konstitusi.
“Demo itu hak warga negara. Harus diterima dengan baik. Pemerintah wajib mendengar tanpa mengabaikan pelayanan publik,” tegas Farhan saat meluncurkan gerakan tersebut.
Di Bandung, program dimulai dari tingkat kecamatan dengan menghidupkan kembali sistem keamanan lingkungan (Siskamling). Tidak hanya melibatkan aparat dan pengurus RT-RW, sekitar 50 anggota DPRD Kota Bandung juga turun langsung ke daerah pemilihannya.
“Mereka bersama warga mengawal keamanan, baik fisik maupun sosial,” tambah Farhan.
Kini, semangat yang sama hadir di Kota Bekasi. Tokoh kampung, aktivis masyarakat, hingga pemuka agama menyambut positif gerakan ini. Mereka mendirikan posko siaga di titik rawan, menyusun jadwal patroli bersama, serta mengadakan forum diskusi warga untuk memperkuat solidaritas.
Kehadiran warga bukan sekadar simbol pengawasan, melainkan pengayoman. Peran ini menghadirkan kekuatan moral yang diyakini mampu meredam potensi konflik.
Gerakan tersebut juga menandai kesiapan kolektif masyarakat Bekasi dalam mengantisipasi krisis sosial serta membangun ruang publik yang aman dan bermartabat.
“Gerakan ini menegaskan bahwa keamanan bukan hanya tugas aparat, tapi tanggung jawab bersama. Bekasi harus tetap kondusif,” ungkap salah satu tokoh masyarakat setempat.
Langkah partisipatif ini diharapkan dapat menjadi model keberlanjutan bagi daerah lain, sehingga solidaritas warga benar-benar menjadi benteng sosial menghadapi berbagai tantangan kota modern. (*)
