Rotasi.co.id – Anggota DPRD Kota Bekasi, Daryanto, menjaring aspirasi masyarakat di lingkungan RT 02 RW 12, Kelurahan Aren Jaya, dengan mengundang perwakilan RT 01 hingga RT 07 serta perwakilan RW 22. Dalam kegiatan tersebut, warga menyampaikan sejumlah kebutuhan lingkungan, mulai dari perbaikan jalan rusak, pembenahan fasilitas SD Negeri Aren Jaya 15, hingga dukungan terhadap kegiatan posyandu.
Daryanto menjelaskan bahwa penjaringan aspirasi tersebut menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah daerah. Ia menilai setiap masukan perlu dicatat dan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan perangkat daerah sesuai kewenangannya.
“RT 02 di RW 12, tapi kita mengundang hampir seluruh RT dari 1 sampai dengan RT 7 di RW 12 dan juga tadi ada datang dari perwakilan RW 22,” ujar Daryanto.
Warga Keluhkan Jalan Rusak di RT 07
Salah satu persoalan yang disampaikan warga ialah kondisi jalan lingkungan di RT 07 RW 12 yang dinilai masih membutuhkan perbaikan. Daryanto menyebut masyarakat berharap pemerintah dapat segera menangani jalan tersebut agar akses mobilitas warga menjadi lebih baik dan aktivitas sehari-hari tidak terganggu.
“Dan tadi beberapa aspirasi disampaikan, karena tadi warga contohnya di RT 7 yang jalannya masih rusak, mereka berharap agar jalan tersebut bisa segera dirapikan. Karena memang hanya di lingkungan RT 7 saja yang jalannya masih sangat rusak,” katanya.
Daryanto mengatakan akan mengomunikasikan usulan perbaikan jalan tersebut kepada dinas teknis yang menangani bidang sumber daya air dan bina marga. Ia menyebut koordinasi dengan BMSDA diperlukan untuk mengetahui kemungkinan penanganan melalui program perbaikan maupun pemeliharaan jalan.
“Iya, tentunya kami akan berkomunikasi dengan dinas-dinas terkait. Tentunya seperti tadi disampaikan masalah jalan, nah nanti saya akan berkomunikasi dengan BMSDA, karena memang ada anggaran untuk perbaikan jalan ataupun maintenance jalan,” tutur Daryanto.
Ia berharap usulan warga dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam menyusun program pembangunan berikutnya. Namun, waktu pelaksanaan perbaikan masih bergantung pada proses pembahasan, penetapan prioritas, dan keputusan anggaran pemerintah daerah.
“Nah, itu nanti kita dorong kepada dinas terkait agar ini bisa direalisasikan di tahun depan ataupun di tahun mendatang,” ujarnya.
Fasilitas SD Negeri Aren Jaya 15 Perlu Diperhatikan
Selain infrastruktur jalan, warga turut menitipkan aspirasi mengenai kondisi fasilitas SD Negeri Aren Jaya 15. Daryanto menyebut masukan tersebut mencakup kebutuhan lapangan sekolah serta beberapa bagian tangga yang mengalami keretakan dan dikhawatirkan dapat mengganggu keamanan lingkungan belajar.
Menurut Daryanto, kondisi fasilitas sekolah perlu mendapat perhatian agar kegiatan belajar mengajar berlangsung dengan aman dan nyaman. Ia meminta agar usulan tersebut dilengkapi dokumen pendukung sehingga dapat diteruskan kepada perangkat daerah yang berwenang.
“Dan juga tadi ada permohonan juga ke sekolah SD Negeri Aren Jaya 15. Mereka juga menitipkan aspirasi perihal lapangan di sekolah dan juga rusaknya beberapa seperti tangga yang sudah agak keretakan, yang itu dikhawatirkan,” kata Daryanto.
Ia mendorong warga atau pihak sekolah menyusun proposal maupun berita acara mengenai kondisi fasilitas yang membutuhkan penanganan. Dokumen tersebut akan menjadi bahan untuk menyampaikan kebutuhan sekolah kepada dinas terkait, termasuk perangkat daerah yang membidangi pendidikan dan permukiman sesuai lingkup kewenangannya.
“Nah, makanya tadi saya sampaikan agar dibuatkan proposal atau berita acaranya agar nanti saya lanjutkan ke dinas terkait,” tuturnya.
Daryanto menegaskan bahwa koordinasi lanjutan diperlukan agar kondisi fasilitas sekolah dapat diperiksa dan ditangani sesuai kebutuhan. Langkah tersebut juga bertujuan mengantisipasi risiko keselamatan yang dapat muncul apabila bagian bangunan atau fasilitas yang rusak tidak segera dievaluasi.
“Dan terkait tadi masalah sekolah, itu pun juga saya akan lanjutkan ke Perkimtan ataupun Dinas Pendidikan, agar ini juga menjadi perhatian. Jangan sampai nanti kecelakaan ataupun ada hal-hal lain yang tidak kita inginkan,” ujarnya.
Aspirasi Posyandu Turut Disampaikan Warga
Kegiatan penjaringan aspirasi tersebut juga menampung masukan dari kelompok ibu-ibu mengenai kebutuhan kegiatan posyandu. Daryanto menyampaikan bahwa meskipun lingkungan RW telah memiliki dana, dukungan tersebut belum tentu mencukupi seluruh kebutuhan kegiatan masyarakat.
Ia menilai kebutuhan posyandu perlu dibahas berdasarkan kondisi dan kemampuan pendanaan yang tersedia. Selain mengupayakan komunikasi dengan pihak terkait, Daryanto menyatakan bahwa dukungan terhadap kegiatan masyarakat juga dapat dipertimbangkan melalui partisipasi sesuai kemampuan dan ketentuan yang berlaku.
“Dan tadi juga ada ibu-ibu bicara masalah posyandu, walaupun memang ada dana RW, mungkin itu belum ter-cover secara keseluruhan. Nah, mungkin itu juga secara pribadi, bantuan itu juga bisa para anggota dewan, yaitu kami juga berpartisipasi untuk kegiatan ibu-ibu seperti itu,” katanya.
Aspirasi mengenai posyandu tersebut menunjukkan perlunya pendataan kebutuhan secara lebih terperinci agar bentuk dukungan yang diberikan tepat sasaran. Pemerintah wilayah dan pihak terkait perlu memastikan kebutuhan kegiatan, ketersediaan sumber pendanaan, serta mekanisme bantuan yang dapat digunakan.
Perubahan Mekanisme Pokir, Daryanto Siapkan Koordinasi
Daryanto menjelaskan bahwa perubahan prioritas pembangunan dan mekanisme pengusulan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD memengaruhi cara anggota legislatif memperjuangkan aspirasi masyarakat. Menurutnya, usulan yang sebelumnya disampaikan warga melalui kegiatan reses tetap perlu dikomunikasikan kepada pemerintah daerah, meskipun realisasinya belum tentu menjadi prioritas pada tahun anggaran tertentu.
Ia menyebut koordinasi dengan dinas teknis dan Wali Kota Bekasi menjadi salah satu langkah yang akan ditempuh agar kebutuhan lingkungan yang dinilai mendesak tetap mendapat perhatian. Upaya tersebut terutama diperlukan bagi wilayah yang masih membutuhkan perbaikan infrastruktur dasar.
“Namun sekarang ini, kami tentunya harus berkomunikasi kepada dinas terkait, itu aja sih perubahannya,” ujar Daryanto ketika menjelaskan perubahan mekanisme tindak lanjut aspirasi.
Ia berharap perubahan prioritas anggaran tidak membuat kebutuhan masyarakat yang belum tertangani terabaikan. Menurutnya, pemerintah perlu mempertimbangkan kondisi di lapangan ketika menentukan program pembangunan, termasuk kebutuhan perbaikan jalan lingkungan di RT 07 RW 12 Aren Jaya.
“Makanya ini kami juga akan mencoba berkomunikasi dengan Wali Kota agar juga tidak menyampingkan usulan-usulan daerah yang mungkin masih membutuhkan perbaikan-perbaikan seperti tadi di RT 07 itu, di RW 12 ini. Makanya ya itu pun jangan dihilangkan oleh pemerintah kota, itu yang nanti akan kita komunikasikan,” katanya.
Daryanto juga menyampaikan bahwa perubahan anggaran 2026 dan perencanaan 2027 memiliki prioritas yang sedang disusun pemerintah daerah. Ia menyatakan pihaknya mendukung upaya pencapaian prioritas tersebut, tetapi berharap kebutuhan lingkungan tetap dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan.
“Nah, kalau untuk 2028 ataupun perubahan 2027 itu belum, kita belum tahu, tapi yang pasti untuk perubahan 2026 dan juga 2027, memang Pemerintah Kota Bekasi mempunyai skala prioritas yang ya kami juga para anggota dewan mendukung,” tuturnya.
Ia mengakui bahwa pertimbangan kondisi anggaran menjadi salah satu faktor dalam penentuan prioritas pembangunan. Meski demikian, Daryanto menegaskan perlunya komunikasi lebih lanjut agar aspirasi masyarakat yang belum terakomodasi dapat kembali diperjuangkan sesuai mekanisme yang berlaku.
SIPD Menjadi Bagian dari Proses Perencanaan
Dalam penjelasannya, Daryanto menekankan pentingnya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam proses perencanaan pembangunan. Menurutnya, pencatatan usulan melalui sistem tersebut diperlukan agar proses pengajuan dan tindak lanjut kegiatan dapat ditelusuri sejak tahap perencanaan.
Ia menjelaskan bahwa anggota DPRD dan perangkat daerah memiliki akses sesuai kewenangan masing-masing. Melalui pencatatan tersebut, usulan dapat ditelusuri berdasarkan pihak pengusul dan perkembangan prosesnya, meskipun masyarakat umum belum tentu memiliki akses langsung terhadap seluruh data dalam sistem.
“Iya, SIPD memang kewajiban, memang sistem pemerintahan kita itu setiap aspirasi semuanya harus dimasukkan ke SIPD. Karena kalau tidak dimuat dalam SIPD, itu dikhawatirkan nanti menjadi program siluman,” kata Daryanto.
Daryanto menambahkan bahwa sistem tersebut membantu proses pemantauan usulan dari tahap awal perencanaan hingga perkembangan pembahasannya. Ia berharap mekanisme administrasi dan komunikasi dengan dinas terkait dapat berjalan seiring agar kebutuhan warga dapat dinilai berdasarkan prosedur yang berlaku.
“Jadi, setiap kegiatan itu bisa ter-tracking dari awal perencanaan,” ujarnya.
Aspirasi Warga Menunggu Tindak Lanjut
Penjaringan aspirasi di RW 12 Aren Jaya menghasilkan sejumlah usulan yang membutuhkan tindak lanjut, terutama perbaikan jalan di RT 07, pemeriksaan fasilitas SD Negeri Aren Jaya 15, serta dukungan bagi kegiatan posyandu. Daryanto menyatakan akan membawa masukan tersebut ke perangkat daerah terkait dan mengomunikasikan kebutuhan yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah.
Realisasi setiap usulan masih memerlukan pemeriksaan teknis, kelengkapan dokumen, penentuan prioritas, dan kepastian pendanaan. Karena itu, koordinasi antara masyarakat, anggota DPRD, pemerintah wilayah, dan dinas teknis menjadi langkah penting untuk memastikan setiap kebutuhan dapat diproses sesuai ketentuan.
Melalui penjaringan aspirasi tersebut, Daryanto berharap persoalan lingkungan yang disampaikan warga Aren Jaya tidak berhenti sebagai catatan pertemuan, tetapi dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan Kota Bekasi. Kepastian mengenai program dan jadwal pelaksanaan tetap menunggu keputusan pemerintah daerah serta proses penganggaran yang berlaku.
