Rotasi.co.id – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat telah menindaklanjuti 596 dari total 611 pengaduan masyarakat yang masuk melalui program Lapor Mas Wapres.
Capaian tersebut setara dengan 94,67 persen dari keseluruhan laporan, sementara 15 pengaduan lainnya masih dalam proses penanganan hingga pelaksanaan evaluasi pada Rabu (4/11/2026).
Perkembangan tersebut disampaikan Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Uunk Din Parunggi, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Program Lapor Mas Wapres di Jakarta. Evaluasi ini dilakukan untuk memantau tindak lanjut pengaduan masyarakat sekaligus mengidentifikasi laporan yang masih membutuhkan koordinasi lintas unit maupun lembaga.
“Sudah ditindaklanjuti 596 dan masih proses 15. Jadi, terselesaikan kurang lebih 94,67%,” ujar Uunk Din Parunggi dalam keterangan tertulis yang diterima.
Uunk menjelaskan bahwa tindak lanjut pengaduan dilakukan dengan mempertimbangkan jenis dan kompleksitas persoalan yang disampaikan masyarakat. Laporan terkait standar operasional prosedur (SOP) pelayanan pertanahan dapat langsung dikoordinasikan dengan Kantor Pertanahan agar memperoleh respons sesuai kewenangan dan prosedur yang berlaku.
“Pengaduan yang berkaitan dengan SOP pelayanan bisa langsung dikoordinasikan dengan Kantor Pertanahan. Namun, apabila laporan menyangkut sengketa, konflik, dan perkara, penanganannya membutuhkan penelitian serta komunikasi dengan pihak-pihak yang bersangkutan,” jelasnya.
Menurut Uunk, pengaduan mengenai sengketa, konflik, dan perkara pertanahan membutuhkan tahapan penanganan yang berbeda dibandingkan laporan administratif. Kementerian ATR/BPN perlu meneliti duduk persoalan, memeriksa informasi yang disampaikan, serta berkomunikasi dengan para pihak sebelum menentukan langkah penyelesaian.
Salah satu mekanisme yang dapat ditempuh dalam penanganan persoalan tersebut adalah mediasi dengan mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa. Apabila proses mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, penyelesaian selanjutnya dapat ditempuh melalui jalur peradilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Dalam upaya mempercepat penyelesaian laporan yang masih tertunda, Kementerian ATR/BPN akan memperkuat koordinasi dengan Kedeputian Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Pemerataan Pembangunan (DKPPP) pada Sekretariat Wakil Presiden. Koordinasi tersebut diperlukan untuk membahas pengaduan yang belum terselesaikan sekaligus memastikan proses tindak lanjut berjalan sesuai mekanisme.
Selain koordinasi penanganan laporan, pengelolaan pengaduan juga menghadapi kendala teknis karena akses terhadap situs pengelolaan pengaduan saat ini masih terkendala pemeliharaan sistem. Kondisi tersebut menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan agar proses pemantauan dan komunikasi antarpihak tetap berjalan.
Di sisi lain, Kementerian ATR/BPN memperluas kanal komunikasi publik melalui program Masyarakat Tanya (MasNya) ATR/BPN yang mulai berjalan sejak 1 Oktober 2026. Program yang memanfaatkan fitur siaran langsung atau *live* pada akun TikTok resmi ATR/BPN tersebut memberikan ruang bagi masyarakat untuk bertanya dan berkonsultasi secara langsung mengenai persoalan pertanahan.
Melalui MasNya ATR/BPN, masyarakat dapat menyampaikan pertanyaan melalui kolom komentar maupun berinteraksi selama siaran berlangsung. Program ini dijadwalkan setiap hari kerja, Senin hingga Jumat, pukul 09.00–11.00 WIB, sebagai sarana penyampaian informasi dan edukasi mengenai kebijakan serta layanan pertanahan.
unk menyebut pertanyaan masyarakat yang masuk melalui MasNya ATR/BPN cukup beragam, termasuk persoalan pengurusan tanah milik warga negara Indonesia yang telah lama tinggal di luar negeri. Menurutnya, masyarakat tetap dapat memperoleh informasi mengenai pengurusan tanah selama memenuhi ketentuan hukum dan administrasi yang berlaku.
“Sejak adanya MasNya ATR/BPN, masyarakat bisa langsung berkonsultasi dan menyampaikan pertanyaan melalui komentar maupun siaran langsung. Pertanyaannya beragam, termasuk dari masyarakat Indonesia yang sudah lama tinggal di Malaysia, tetapi masih memiliki tanah di Indonesia. Sepanjang masih berstatus WNI, pengurusan tanahnya tetap bisa dilakukan,” tutur Uunk Din Parunggi.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin Deputi DKPPP pada Sekretariat Wakil Presiden RI, Bernad Dermawan Sutrisno, serta diikuti perwakilan kementerian dan lembaga di lingkungan Kabinet Merah Putih. Dalam kegiatan tersebut, Uunk Din Parunggi didampingi Kepala Bagian Informasi Publik dan Pengelolaan Pengaduan, Nurzalina, serta Kepala Subbagian Pengaduan Masyarakat, Tegar Gallantry.
Melalui evaluasi berkala dan penguatan kanal komunikasi publik, Kementerian ATR/BPN berupaya meningkatkan respons terhadap pengaduan masyarakat, khususnya persoalan pelayanan dan administrasi pertanahan. Capaian tindak lanjut 94,67 persen menjadi gambaran progres penanganan laporan, sedangkan 15 pengaduan yang masih diproses memerlukan penyelesaian sesuai jenis persoalan, kewenangan, dan ketentuan hukum yang berlaku. (*)














