Rotasi.co.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan komitmennya membangun sistem meritokrasi dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM) guna menciptakan kepastian karier, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat kualitas pelayanan pertanahan.
“Saya mengedepankan sistem meritokrasi dengan roda organisasi yang terus bergerak. Semua diukur dari objektivitas kinerja dan jalur yang jelas,” tegas Nusron Wahid dalam keterangan tertulis yang diterima pada Kamis (11/12/2025).
Menteri Nusron menjelaskan, pengelolaan SDM di lingkungan ATR/BPN selama ini belum sepenuhnya diatur secara terukur dalam kebijakan yang sistematis.
Oleh karena itu, pembenahan dilakukan agar setiap pegawai memiliki kejelasan arah karier berbasis kinerja dan kompetensi, bukan semata pertimbangan subjektif.
“Pengelolaan SDM harus punya ukuran yang jelas agar adil dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Menurut Nusron, sistem meritokrasi dibangun untuk memberikan kepastian masa depan bagi seluruh pegawai ATR/BPN. Dengan kepastian tersebut, pegawai diharapkan memiliki motivasi, mimpi, dan target yang jelas untuk terus mengembangkan diri dan meningkatkan kinerja.
“Pelayanan publik akan baik kalau sistem di kantornya mampu menjamin masa depan pegawainya,” tuturnya.
Ia menambahkan, pegawai yang memahami jalur kariernya akan terdorong untuk bekerja lebih profesional dan bertanggung jawab, sehingga berdampak langsung pada kualitas layanan kepada masyarakat.
“Supaya Bapak dan Ibu punya mimpi, punya target, dan tahu sampai di mana jalan kariernya,” kata Menteri Nusron di Aula Kanwil BPN Provinsi Kalteng.
Dalam kegiatan yang dimoderatori Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol ATR/BPN, Shamy Ardian, Menteri Nusron menegaskan bahwa penerapan sistem meritokrasi bertujuan menciptakan iklim kerja yang sehat, adil, dan transparan di seluruh satuan kerja ATR/BPN.
“Kita ingin membangun organisasi yang profesional dan dipercaya masyarakat,” tegasnya.
Terkait kinerja layanan pertanahan di Kalimantan Tengah, sepanjang tahun 2025 tercatat sebanyak 76.562 berkas pertanahan telah ditangani oleh Kanwil BPN Provinsi Kalteng. Pelayanan tersebut tersebar di 15 satuan kerja dengan rata-rata sekitar 6.380 berkas per bulan.
“Capaian ini menunjukkan bahwa pelayanan terus berjalan meski tantangan cukup besar,” ujar Kepala Kanwil BPN Provinsi Kalteng, Fitriyani Hasibuan.
Selain itu, capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kanwil BPN Provinsi Kalteng hingga tahun 2025 mencapai Rp32,6 miliar. Angka tersebut mencerminkan kontribusi sektor pertanahan terhadap penerimaan negara dan pelayanan publik.
“Ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran Kanwil BPN Provinsi Kalteng,” ungkap Fitriyani.
Fitriyani berharap, dengan penguatan sistem kerja berbasis meritokrasi yang dicanangkan Menteri Nusron, seluruh target kinerja dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.
“Dengan semangat profesionalisme dan sistem kerja yang semakin tertata, semoga seluruh target dapat selesai di akhir 2025,” pungkasnya. (*)
