Rotasi.co.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah menyiapkan pengalihan anggaran sebesar Rp60 triliun dari hasil efisiensi belanja kementerian/lembaga untuk mendukung pemulihan dampak bencana di wilayah Sumatera.
“Begitu dibutuhkan yang disebutkan oleh Bapak Presiden, kami sudah siap,” kata Purbaya Yudhi Sadewa dikutip Selasa (16/12/2025).
Ia menegaskan anggaran pemulihan bencana yang diajukan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan sepenuhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pemerintah memastikan ketersediaan fiskal tetap terjaga untuk penanganan bencana secara menyeluruh.
“Anggaran yang diminta Kementerian PU dan BNPB berasal dari APBN,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, dana Rp60 triliun tersebut berasal dari hasil evaluasi dan efisiensi belanja kementerian/lembaga pada APBN Tahun Anggaran 2026. Proses penyisiran dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan anggaran digunakan secara efektif dan tepat sasaran.
“Waktu APBN selesai di DPR, kami sisir semua program kementerian/lembaga. Ternyata masih banyak program dan rapat yang tidak jelas, dan dari situ terkumpul Rp60 triliun,” jelasnya.
Menurut Purbaya, dana efisiensi tersebut telah tersedia bahkan sebelum terjadinya bencana, sehingga pemerintah dapat bergerak cepat ketika kebutuhan pemulihan muncul. Hal ini menjadi bagian dari strategi menjaga ketahanan fiskal nasional.
“Sebelum bencana terjadi, dana itu sudah kami kumpulkan, jadi saat dibutuhkan kami langsung siap,” ujarnya.
Untuk kebutuhan jangka pendek, Purbaya mengungkapkan bahwa BNPB telah mengajukan anggaran sebesar Rp1,6 triliun pada tahun berjalan. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan cadangan anggaran tambahan untuk tahun berikutnya.
“BNPB mengajukan Rp1,6 triliun tahun ini, dan kami masih menyediakan Rp1,3 triliun yang bisa diminta pada tahun depan,” tutur Purbaya.
Selain dukungan anggaran pusat, Kementerian Keuangan juga akan memberikan relaksasi fiskal kepada pemerintah daerah terdampak bencana mulai tahun depan. Relaksasi tersebut bertujuan agar pemerintah daerah memiliki ruang fiskal untuk membangun kembali wilayahnya.
“Relaksasi ini agar pemerintah daerah punya kemampuan membangun kembali daerahnya,” ujarnya.
Purbaya juga menegaskan pemerintah tidak melihat adanya kendala pendanaan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana di Sumatera. Seluruh langkah telah disiapkan secara terencana dan terukur.
“Jadi, tidak ada masalah untuk rehabilitasi bencana,” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo dan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan bahwa perbaikan dampak banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat membutuhkan anggaran total Rp51,82 triliun. Kebutuhan tersebut mencakup fase tanggap darurat hingga rekonstruksi.
“Total kebutuhan anggaran mencapai Rp51,82 triliun, terdiri dari Rp2,72 triliun untuk tanggap darurat dan Rp49,10 triliun untuk rehabilitasi serta rekonstruksi,” ujar Suharyanto.
Secara rinci, anggaran pemulihan tersebut diperkirakan sebesar Rp25,41 triliun untuk Aceh, Rp12,88 triliun untuk Sumatera Utara, dan Rp13,52 triliun untuk Sumatera Barat. Pemerintah menilai alokasi ini penting untuk memulihkan infrastruktur, permukiman, dan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Perhitungan per daerah sudah kami susun agar pemulihan bisa berjalan tepat sasaran,” pungkas Dody Hanggodo. (*)
