Rotasi.co.id – Komisi III DPRD Jawa Barat mendorong Bank BJB memperkuat dukungan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui program pembinaan dan pendampingan secara berkelanjutan.
Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kapasitas usaha, memperluas peluang pemasaran, serta mendorong pelaku UMKM agar mampu berkembang dan memiliki daya saing yang lebih baik.
Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat, Ahmad Faisyal Hermawan, mengatakan UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
“Karena itu, pelaku usaha membutuhkan perhatian dari berbagai pihak, termasuk lembaga perbankan, agar dapat mengembangkan usahanya secara lebih terarah,” kata Faisyal dalam keterangannya Kamis (19/11/2026).
Menurutnya, dukungan terhadap UMKM tidak cukup hanya melalui pemberian akses permodalan. Pelaku usaha juga membutuhkan edukasi pengelolaan keuangan, pembinaan kualitas produk, serta pendampingan untuk memperluas jaringan pemasaran agar bantuan yang diberikan dapat memberikan manfaat jangka panjang.
“Jangan sampai UMKM hanya diberikan bantuan, tetapi setelah itu tidak ada pendampingan. Mereka perlu dibina dan diberikan edukasi secara berkelanjutan agar usahanya bisa berkembang dan naik kelas,” ujarnya.
Sejalan dengan hal tersebut, Komisi III DPRD Jawa Barat mendorong Bank BJB menghadirkan program pemberdayaan UMKM yang terstruktur dan dilaksanakan secara berkala. Program pembinaan tersebut diharapkan tidak hanya berorientasi pada penyaluran bantuan, tetapi juga memperhatikan kebutuhan nyata pelaku usaha dalam menghadapi berbagai tantangan bisnis.
Ia juga menilai bahwa penyusunan program pembinaan UMKM perlu mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan pelaku usaha di lapangan. Pendekatan tersebut diperlukan agar materi edukasi dan pendampingan yang diberikan dapat menjawab persoalan yang dihadapi masing-masing pelaku usaha serta memiliki manfaat yang lebih terukur.
Selain ketepatan materi, keberlanjutan pelaksanaan program juga menjadi perhatian dalam upaya pemberdayaan UMKM. Penjadwalan pendampingan secara rutin dapat memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk mengikuti edukasi, berkonsultasi, serta memperoleh arahan dalam memperbaiki dan mengembangkan kegiatan usahanya.
Faisyal menegaskan bahwa program pemberdayaan perlu memiliki perencanaan dan jadwal pelaksanaan yang jelas. Dengan demikian, pelaku UMKM tidak hanya menerima bantuan dalam satu kesempatan, tetapi juga memperoleh pendampingan yang dapat mendukung perkembangan usaha mereka.
“Harus ada program yang jelas dan berkelanjutan. Edukasi dan pendampingan perlu dijadwalkan dengan baik, sehingga masyarakat benar-benar merasakan kehadiran dan manfaat dari program yang diberikan,” tambahnya.
Dalam memperluas jangkauan pemberdayaan UMKM, Komisi III DPRD Jawa Barat juga mendorong Bank BJB memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan.
Penguatan sinergi antarlembaga diperlukan agar program pendampingan dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha dengan pendekatan yang sesuai kebutuhan daerah.
“Melalui kerja sama tersebut, dukungan terhadap UMKM diharapkan tidak hanya berpusat pada akses pembiayaan, tetapi juga mencakup peningkatan kemampuan pengelolaan usaha dan pengembangan pasar,” paparnya.
Melalui kunjungan kerja tersebut, Komisi III DPRD Jawa Barat mendorong Bank BJB terus meningkatkan kualitas kinerja dan kontribusinya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
“Evaluasi terhadap program mitra kerja tersebut menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan kegiatan yang dijalankan memberikan manfaat nyata bagi Masyarakat,” pungkasnya.
Penguatan pembinaan dan pendampingan UMKM diharapkan dapat mendukung terbentuknya pelaku usaha yang lebih mandiri, produktif, dan kompetitif. Dengan dukungan perbankan, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya, sektor UMKM di Jawa Barat diharapkan mampu memperluas kesempatan usaha dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. (adv)












