Rotasi.co.id – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memberantas praktik penyelundupan, pembalakan liar, dan pertambangan ilegal yang dinilai merugikan perekonomian nasional serta melemahkan kedaulatan negara.
Penegasan tersebut disampaikan sebagai arahan strategis kepada seluruh jajaran pemerintah dan aparat penegak hukum agar memperkuat pengawasan serta penindakan terhadap aktivitas ilegal.
“Kita sudah kerahkan TNI dan Polri, tapi masih ada pihak-pihak yang tidak menghormati hukum. Penyelundupan ini mengakibatkan kerugian besar bagi ekonomi kita,” kata Presiden Prabowo dalam keterangannya dikutip Selasa (16/12/2025).
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat menutup Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara. Presiden menekankan bahwa praktik ilegal yang terus berlangsung tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga mencederai wibawa dan kedaulatan hukum Indonesia.
“Ini bukan persoalan kecil, ini menyangkut kedaulatan negara dan masa depan ekonomi bangsa,” tegas Prabowo.
Presiden Prabowo juga mengungkapkan bahwa dirinya menerima laporan adanya keterlibatan oknum aparat, baik dari unsur TNI maupun Polri, dalam praktik penyelundupan yang telah berlangsung lama, termasuk penyelundupan timah. Ia meminta pimpinan institusi terkait bertindak tegas tanpa pandang bulu.
“Saya berharap Panglima TNI dan Kapolri benar-benar menindak aparat-aparatnya yang melindungi kegiatan penyelundupan dan kegiatan ilegal lainnya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Presiden menekankan bahwa pemerintah tidak boleh ragu mengakui kelemahan dalam tata kelola sumber daya nasional. Namun, menurutnya, pengakuan tersebut harus diiringi dengan tekad kuat untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh.
“Kita tidak boleh menutup mata terhadap kelemahan, tetapi kita harus punya keberanian untuk menyelesaikannya,” kata Prabowo.
Presiden menilai kebijakan efisiensi besar-besaran yang dilakukan sejak awal masa pemerintahannya menjadi faktor penting dalam menjaga ketahanan fiskal negara. Langkah tersebut memungkinkan pemerintah memiliki ruang anggaran yang lebih kuat untuk kepentingan rakyat.
“Kalau di awal kita tidak lakukan efisiensi, kita tidak akan sekuat sekarang. Uang negara ada karena kita tutup kebocoran,” ujar Presiden.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo juga menyoroti banyaknya regulasi yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Ia menegaskan bahwa seluruh kebijakan harus selaras dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
“Kalau peraturan tidak menguntungkan bangsa dan rakyat, peraturan itu harus kita ubah. Tidak boleh ada korporasi yang mengalahkan negara,” tegasnya.
Sebagai bagian dari langkah konkret, Presiden mengungkapkan bahwa pemerintah telah mencabut dan menguasai kembali sekitar empat juta hektare lahan konsesi.
Selain itu, penerbitan serta perpanjangan izin di sektor kehutanan, pertambangan, dan energi dihentikan sementara untuk dilakukan evaluasi menyeluruh.
“Bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” ujar Prabowo.
Menutup arahannya, Presiden Prabowo mengingatkan seluruh pimpinan lembaga negara agar menjaga amanah rakyat dan mengelola keuangan negara secara bertanggung jawab. Ia juga meminta agar aparat yang bekerja keras di lapangan diberikan apresiasi yang layak.
“Saya bangga menjadi Presiden Republik Indonesia karena punya pemerintah dan aparat yang bekerja untuk rakyat,” pungkasnya. (*)
