ROTASI.CO.ID – Pemerintah Jawa Barat akan merumuskan Standar Operasional protokol Kesehatan di lingkungan pesantren. Hal itu disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum dalam memimpin video conference dengan perwakilan pengurus pondok pesantren (ponpes) se-Jabar.
Kang Uu yang juga Panglima Santri Jabar menyampaikan rancangan 10 protokol kesehatan dari Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar untuk ponpes baik salafiyah maupun pesantren dengan sekolah.
Pertama, seluruh santri di lingkungan ponpes harus memakai masker. Kedua, santri selalu di cek suhu tubuhnya sehingga ketika ada santri dengan gejala COVID-19 bisa ditindaklanjuti. Ketiga, santri harus selalu mencuci tangan setiap beraktivitas. Keempat, pengurus ponpes harus menyiapkan fasilitas cuci tangan/hand sanitizer di setiap tempat.
Kelima, ponpes harus mengecek secara rutin kesehatan para ustadz/pengajar. Keenam, penghuni ponpes dianjurkan mengonsumsi vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh. Ketujuh, rutin membersihkan fasilitas ponpes dengan disinfektan.
Kedelapan, pesantren harus menyiapkan ruang isolasi proporsional, disesuaikan dengan jumlah santri, sebagai tindakan pertama jika ada kasus agar tidak menularkan ke santri lain. Kesembilan, jika ada kasus, segera hubungi layanan kesehatan. Kesepuluh, yakni mengimbau para kiai untuk selalu memimpin doa atau selawat.
“Ini rancangan bagi kami untuk membuat keputusan. Di mal, masjid, sudah ada SOP. Tapi (untuk SOP) pesantren tidak bisa gegabah, tidak bisa membuat keputusan tanpa terima masukan dari kiai atau ulama karena mereka yang paham situasi kondisi pesantrennya,” ucap Kang Uu dalam keterangannya kepada ROTASI pada Jumat (5/6/2020).
“(10 poin) ini belum ditetapkan karena menunggu dan mendengar masukan dari kiai. Nanti kami rumuskan kembali dan keputusan (baru) akan disampaikan lagi kepada para kiai,” tambahnya.
Dalam pertemuan online itu, beberapa pimpinan pesantren di Jabar menyampaikan bahwa tidak semua ponpes mampu memenuhi protokol kesehatan COVID-19, terutama terkait kebutuhan alat tes dan biaya.
Ia menegaskan, pihaknya mencatat seluruh masukan, keluhan, dan aspirasi dari para pengurus ponpes. Dirinya pun berharap, pemerintah daerah kabupaten/kota masing-masing ikut memperhatikan kondisi ponpes. Sementara Pemda Provinsi Jabar, lanjutnya, akan mengupayakan bantuan kepada pondok pesantren.
“Dan permintaan dari para kiai, bupati/wali kota juga diharapkan memberikan perhatian. Beberapa pesantren menyatakan tidak sanggup melakukan semua protokol, pemerintah diharapkan membantu,” ujar Kang Uu.
“Sudah saya sampaikan ke Bapak Gubernur, Insyaallah sesuai kemampuan sekalipun tidak maksimal, perhatian yang akan diberikan (Jabar) ke pesantren Insyaallah ada. Kami melaksanakan kegiatan (video conference soal SOP) ini pun bentuk perhatian, karena pondok pesantren di Jabar hampir 10 ribu,” katanya.
Kepada para wali murid, Kang Uu pun mengimbau agar terus memperhatikan anak-anaknya selama di rumah agar kebiasaan selama di ponpes tidak luntur.
“Jangan dilepas (dibebaskan) begitu saja. Dan banyak (orang tua) yang sudah ingin mengantarkan anak (kembali) ke pesantren, saya mohon sabar dulu, akan ada keputusannya,” tutur Kang Uu.
Sementara itu, Pimpinan Pondok Pesantren Daarul Rahman, Prof. K.H. Syukron Ma’mun, BA, mengatakan bahwa Daarul Rahman sudah siap menerapkan protokol kesehatan AKB. Meski begitu, dirinya mengajak pengurus lain untuk memadukan hal itu dengan tawakal.
“Jangan hanya menerapkan protokol kesehatan, tapi harus disertai tawakal. Kita memang berkewajiban memotong persebaran virus Corona, tapi tidak perlu memotong perintah Allah. Jadi setelah usaha, mari kita bertawakal,” ucap K.H. Syukron Ma’mun.
“Kapan (pesantren) dibuka, kami tunggu arahan pemerintah. Jawaban Wagub bikin kami lega, karena yang siap (menerapkan AKB) boleh buka,” tuturnya.
Selain itu, sosok asal Nahdlatul Ulama ini pun mengusulkan agar santri melakukan isolasi mandiri selama 14 hari sebelum kembali ke pesantren. Terkait aturan new normal dari Kementerian Agama untuk dilakukan rapid test atau PCR bagi santri yang baru kembali, K.H. Syukron Ma’mun berharap ada bantuan dari pemerintah.
Selain dari K.H. Syukron Ma’mun, masukan lain turut diberikan Pondok Pesantren An-Nasuha Kabupaten Cirebon K.H. Usamah Mansyur. Setelah isolasi mandiri, menurutnya transportasi santri harus ikut diperhatikan.
“Selama di perjalanan, naik kendaraan umum, berinteraksi, apakah (santri) dijamin sehat? Maka di ponpes harus diukur (suhu tubuh) ulang dan menjalani lagi protokol. Dan banyak juga pesantren yang tidak mampu memenuhi (kebutuhan protokol kesehatan), jadi kehadiran (bantuan) pemerintah sangat ditunggu,” kata K.H. Usamah Mansyur.
Adapun menurut Pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Huda Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya K.H. Abdul Aziz Affandi, Pemda Provinsi Jabar harus segera bergerak terutama dalam memberikan bantuan kepada ponpes di Jabar.
“Suara (kesulitan) pesantren sejak bulan Ramadan sudah terdengar. Kita semua tentu berharap agar ada anggaran (bantuan untuk pesantren) dari Pemprov,” ucapnya.
Dalam video conference tersebut, sejumlah pimpinan pesantren lain yang hadir antara lain dari ponpes di Depok, Bogor, Sukabumi, Purwakarta, hingga Subang. Dengan adanya diskusi atau pertemuan ini, para pimpinan dan pengurus ponpes se-Jabar berharap protokol kesehatan jelang AKB di lingkungan pesantren Jabar bisa menjadi acuan new normal pesantren di Indonesia. (ifh)
