Rotasi.co.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memberikan penghargaan kepada jajaran kepolisian, kejaksaan, dan Kantor Wilayah (Kanwil) BPN atas kontribusi mereka dalam pencegahan serta penyelesaian tindak pidana pertanahan.
Penghargaan tersebut diserahkan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (12/11/2026), sebagai bentuk apresiasi terhadap kerja sama lintas lembaga dalam mendukung pencapaian target operasi penanganan kasus pertanahan.
Nusron menilai keberhasilan penanganan tindak pidana pertanahan membutuhkan keterlibatan berbagai institusi penegak hukum dan instansi pertanahan. Menurutnya, kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN, kepolisian, dan kejaksaan menjadi faktor penting dalam mendukung pelaksanaan operasi serta penyelesaian perkara yang menjadi sasaran bersama.
“Terima kasih sekali dan apresiasi kepada Bapak/Ibu, wabil khusus dari kepolisian dan dari kejaksaan tinggi, maupun Pak Kapolda yang selama ini sudah bahu-membahu sehingga target operasi kita bisa sama-sama tercapai. Tanpa kerja sama dengan Bapak/Ibu polisi, tanpa kerja sama dengan Bapak/Ibu dari kejaksaan, saya yakin operasi ini tidak akan berhasil karena tidak bisa sendirian,” ucap Nusron dalam Rakor di Jakarta.
Dalam kegiatan tersebut, Kementerian ATR/BPN juga menyematkan pin penghargaan kepada sejumlah pejabat yang dinilai memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan. Penerima pin tersebut meliputi Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Iljas Tedjo Prijono; Staf Khusus Menteri Bidang Pemberantasan Mafia Tanah, Yaved Duma Parembang; Inspektur Jenderal (Purn.) Nasri; serta Kapolres Banggai, Kombes Pol. Henry Yulianto.
Selain pemberian pin kepada sejumlah pejabat, Menteri Nusron memberikan penghargaan atas prestasi dalam penyelesaian Target Operasi Utama dan Target Operasi Tambahan tindak pidana pertanahan kepada 75 penerima. Penghargaan tersebut diberikan kepada unsur kepolisian daerah, kejaksaan tinggi, dan Kanwil BPN dari 25 provinsi yang terlibat dalam upaya penanganan perkara pertanahan.
Sebaran penerima penghargaan mencakup Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan Riau, Riau, Jambi, Bengkulu, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Maluku Utara. Keterlibatan perwakilan dari berbagai daerah tersebut menunjukkan cakupan koordinasi lintas wilayah dalam pelaksanaan program pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan.
Ke depan, Nusron meminta seluruh pihak meningkatkan intensitas koordinasi agar upaya pencegahan dapat dilakukan sejak dini. Penguatan kerja sama tersebut tidak hanya diperlukan pada tingkat provinsi, tetapi juga harus menjangkau jajaran pelaksana di tingkat bawah agar potensi tindak pidana pertanahan dapat diidentifikasi dan ditangani secara lebih cepat.
“Sekali lagi, kami pesankan supaya kegiatan intensitas ini lebih ditingkatkan dan karena itu kami mohon sinergi dan kolaborasi tidak hanya di tingkat provinsi, tapi level tingkat bawah ditingkatkan supaya bahu-membahu sehingga kita melakukan pencegahan sejak dini,” pungkas Nusron.
Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Leonard Eben Ezer, yang mewakili Jaksa Agung, serta Analis Kebijakan Utama Bidang Pidana Umum, Brigjen Pol. Suhirman, yang mewakili Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN turut menghadiri kegiatan tersebut untuk memperkuat koordinasi dalam penanganan persoalan pertanahan.
Melalui pemberian penghargaan dan penguatan koordinasi tersebut, Kementerian ATR/BPN mendorong keberlanjutan kerja sama dengan kepolisian serta kejaksaan dalam menghadapi tindak pidana pertanahan. Sinergi antarlembaga diharapkan dapat memperkuat pencegahan, mendukung penegakan hukum, dan memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat serta kepastian hukum atas tanah. (*)














