ROTASI.CO.ID, Jakarta – Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI) menyebut sebanyak 1315 pekerja satuan pengamanan (Satpam) terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) imbas pandemi covid-19.
Menurut Ketua Umum ABUJAPI Agoes Dermawan menyebut pemberlakuan sosial distance dan work from home telah menyebabkan beberapa aktivitas bisnis melamban dan berhenti. Termasuk dunia industrial security yang mengalami dampaknya.
“Akibat dari pandemi Virus Covid-19, banyak tenaga satpam terkena PHK atau dirumahkan tanpa digaji,” ungkap Agoes Dermawan dalam keterangannya pada Minggu (5/4/2020).
Ia menjelaskan, industri jasa pengamanan adalah industri padat karya dan sarat dengan tenaga kerja dalam bentuk tenaga satuan pengamanan (Satpam) outsourcing. Karenanya, ABUJAPI yang menaungi Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) menyampaikan permohonan bantuan sosial kepada pemerintah untuk para satpam yang terkena dampak PHK selama pandemi ini berlangsung.
Baca juga:
Cek Fakta, Virus Corona Di Prediksi Akan Berdampak Tingginya Tingkat Pengangguran
Hal ini juga menindaklanjuti adanya upaya dari pemeritah dalam meredam dampak negatif pandemi Covid-19 dengan mengeluarkan stimulus kebijakan di sektor kesehatan, bantuan sosial dan sektor industri agar ekonomi terus berjalan.
“Informasinya, pemerintah akan memberikan perlindungan pengupahan bagi pekerja/buruh terkait pandemik Covid-19 dengan memberikan bantuan sosial untuk mereka yang kena PHK. Program ini sangat baik, ABUJAPI menyambut program ini,” tegasnya.
Menurut data sementara yang sudah dihimpun oleh BPD ABUJAPI seluruh Indonesia, bahwa dampak dari pandemi Covid-19 ini sudah menelan korban 1315 satpam yang mengalami PHK. “Jumlah ini, akan terus bertambah karena data ini masih bersifat sementara karena waktu yang terbatas untuk mendatanya, ada kemungkinan lebih besar,” ungkapnya.
Sementara itu Sekjen ABUJAPI Suryawisesa Karang mengatakan, bahwa secara administrasi, ABUJAPI telah melayangkan surat kepada Presiden RI bersama Forum Alih Daya Indonesia (FADI) untuk meringankan beban perusahaan alih daya.
Selain itu ABUJAPI telah melayangkan surat kepada Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker untuk menindaklanjuti dari dampak PHK sebagian satpam di seluruh Indonesia. “Kami berharap surat yang kami kirimkan bisa ditindaklanjuti oleh kemnaker,” ungkapnya.
Adapun data satpam dari BUJP anggota ABUJPI yang sudah melakukan pendataan adalah wilayah Bali, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Riau, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan DI Yogjakarta. (fn1/r1)
