ROTASI.CO.ID – Ribuan orang dari kalangan buruh, mahasiswa, dan masyarakat sipil serentak melakukan aksi demonstrasi tolak Undang-Undang Omnibuslaw Cipta Kerja, Selasa (6/20). Mereka melakukan aksi di kota-kota besar seperti Bandung, Banten, Tangerang, Bogor, Bekasi, Solo, hingga Surabaya.
Massa aksi secara terang-terangan menolak UU Kontroversial yang baru saja disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI, Senin (5/10), itu.
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) pun sebelumnya menyebut sebanyak dua juta buruh dari sekitar 10 ribu perusahaan di 25 Provinsi akan melakukan aksi mogok nasional yang berlokasi di lingkungan perusahaan masing-masing dalam rentang waktu 6-8 Oktober 2020.
Di Bandung, mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa mendesak pemerintah mencabut UU Cipta Kerja yang telah disahkan. Terpusat di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Selasa (6/10) siang hingga sore, massa menggelar aksi teatrikal hingga bakar ban.
Tak hanya mahasiswa, ribuan buruh di Kota Bandung juga menggelar aksi serupa di depan Balai Kota Bandung, Jalan Wastukencana. Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang Dan Kulit (FSP TSK) SPSI Roy Jinto meminta pemerintah membatalkan UU Cipta Kerja.
Ia, yang juga menjabat Presidium Aliansi Gekanas (Gerakan Kesejahteraan Nasional) itu, mendorong agar pemerintah kota/kabupaten menyurati presiden untuk membatalkan UU tersebut melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).
Kedua kelompok masyarakat ini menyatakan akan terus menggelar aksi hingga Omnibus Law Cipta Kerja dibatalkan.
Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com di lokasi, pasca-aksi mahasiswa yang kelar pukul 15.00 WIB, ada massa yang bergerak ke arah jembatan layang Pasupati. Mereka kemudian melakukan aksi pendudukan selama sekitar satu jam.
Massa lain yang mengenakan baju hitam bergerak ke arah Taman Cikapayang, Dago. Imbasnya, Jembatan Pasupati sempat diblokir hingga lalu lintas lumpuh. Atas aksi masyarakat sipil itu, sejumlah ruas jalan di kawasan Balai Kota ditutup dan dijaga oleh personel kepolisian dari Dalmas Polrestabes Bandung dan Polda Jabar.
Berdasarkan data sementara, sejumlah fasilitas publik pun rusak di antaranya pot bunga, water barrier, dan rambu. Kerusakan terjadi di kawasan Cikapayang dan Taman Balai Kota.
Sekitar pukul 18.00 WIB, kondisi mulai memanas sehingga aparat keamanan melepaskan tembakan air dari kendaraan meriam air (water cannon) setidaknya lima kali kepada massa yang bertahan di depan Gedung DPRD Jawa Barat.
Berbeda dengan aksi mahasiswa pada siang hari, pada malam hari massa terlihat tanpa mengenakan identitas seperti jas almamater. Massa yang masih bertahan itu didominasi para pemuda berbaju hitam. Selain meneriakkan yel-yel revolusi, massa juga melakukan tindakan vandalisme di dinding-dinding Gedung DPRD, dan juga sempat berupaya merusak pagar dan mencoba menerobos masuk.
Hingga pukul 20.00 WIB situasi di depan Gedung DPRD Jabar tepatnya di Jalan Diponegoro sudah berangsur kondusif. Merespons aksi itu, Kapolrestabes Bandung, Kombes Ulung Sampurna Jaya menyebut massa yang bertindak anarkistis dalam demo di depan Gedung DPRD Jawa Barat bukan dari kalangan mahasiswa maupun buruh.
Ulung menilai demonstrasi di Bandung sebelumnya berjalan aman dan lancar, hanya saja di luar aksi pukul 18.00 WIB di depan Gedung DPRD Jabar terjadi kericuhan.
Pihak kepolisian pun memutuskan untuk menangkap sedikitnya 10 orang dari insiden bentrok itu. Mereka kemudian diperiksa oleh jajaran Satreskrim Polrestabes Bandung.
Di Serang, Banten, ratusan buruh melakukan aksi demonstrasi menolak pengesahan UU Ciptaker di depan kantor PT Parkland World Indonesia, Selasa (6/10). Aksi demo ini hanya berlangsung sekitar 1,5 jam sejak pukul 07.00 WIB hingga 08.45 WIB pagi. Massa aksi kemudian membubarkan diri dengan tertib dan melanjutkan bekerja di dalam perusahaan.
Kendati demikian, aksi demo yang menutup ruas Jalan Raya Serang-Jakarta itu diklaim akan berlanjut Rabu (7/10) hari ini. Demo juga berlangsung di Kawasan Industri Modern Cikande, sejumlah buruh berkumpul dalam jumlah kecil di depan perusahaan masing-masing.
Merespons aksi massa di Serang, setidaknya ada 400 personel kepolisian yang mengamankan massa buruh. Sejumlah anggota Brimob Polda Banten pun turut diterjunkan.
Tak hanya buruh, massa mahasiswa juga menghelat demonstrasi di depan kampus UIN Sultan Maulana Hasanudin (SMH) Banten pada pukul 15.00 WIB. Namun suasana mulai tak kondusif dan akhirnya bentrok mulai pecah sekitar pukul 19.00 WIB dan berakhir sekitar pukul 23.00 WIB.
Bentrok itu sendiri terjadi setelah polisi berusaha membubarkan aksi unjuk rasa dan massa kemudian masuk ke dalam kampus UIN SMH Banten. Dari dalam lingkungan kampus tersebut, kemudian sejumlah massa terlihat menyemprotkan air, melempari batu hingga kayu ke arah pihak kepolisian, TNI, hingga awak media yang meliput.
Berulang kali pihak kepolisian menembakkan gas air mata dan menyemprotkan air ke arah mahasiswa di dalam kampus UIN SMH Banten. Sementara kubu mahasiswa membalasnya dengan lemparan batu dan kayu ke barisan polisi.
Sejumlah orang menjadi korban luka akibat bentrokan itu, baik dari pihak kepolisian maupun mahasiswa. Massa mahasiswa lari kocar-kacir. Sedikitnya lima mahasiswa diamankan dan diperiksa oleh aparat.
Polda Banten juga meminta bantuan dari Wakil Rektor UIN SMH Banten, Ilzamudin Ma’mur. Namun, itu tak berhasil meredam aksi. Dialog sempat dilakukan antara mahasiswa dengan kepolisian.
Polda Banten menyebut aksi mahasiswa itu sudah disusupi kelompok yang tidak bertanggung jawab, sehingga menjadi ricuh.
Di Bekasi, ribuan buruh melakukan aksi serupa yang terbagi di beberapa tempat. Ketua PPMI SPSI (Serikat Pekerja se-Indonesia) Kota dan Kabupaten Bekasi Heri Sopyan menyebut para buruh telah membubarkan diri sejak pukul 17.30 WIB.
Merespons aksi buruh, sebanyak 1.117 personel gabungan TNI-Polri disiapkan untuk melakukan pengamanan aksi mogok nasional buruh yang menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja di wilayah Bekasi. Dandim 0509 Kabupaten Bekasi Letkol Kav. Anggoro mengatakan jumlah tersebut terdiri dari 837 personel Polri dan 280 personel TNI.
Masih di hari yang sama, ratusan buruh menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur. Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Surabaya, Dendy Prayitno mengatakan aksi unjuk rasa akan terus dilakukan hingga 8 Oktober mendatang. Aspirasi yang disuarakan tetap sama, yaitu menolak Omnibus Law Cipta Kerja.
Sementara itu, di ibu kota DKI Jakarta, aksi demonstrasi massal belum terjadi. Namun, Polda Metro Jaya menangkap 17 pelajar SMA/sederajat yang kedapatan sedang berkumpul di sekitar Gedung DPR/MPR Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (6/10). Mereka akan dimintai keterangan oleh polisi.
Sehari sebelumnya, sejumlah massa buruh mendatangi Gedung DPR/MPR. Salah seorang perwakilan massa kemudian berdebat dengan anggota kepolisian yang meminta mereka untuk bubar dan pergi.
Kemudian, dalam merespons adanya potensi demonstrasi di Ibu kota, sebanyak 9.236 personel gabungan disiagakan untuk menjaga sejumlah lokasi dalam mengantisipasi aksi demonstrasi yang menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja.
Sepinya Jakarta dari demo besar tak lepas dari upaya polisi menyekat alias mengadang massa buruh yang hendak berunjuk rasa ke ibu kota sejak dari daerah asalnya.
Ketua Departemen Komunikasi dan Media Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Kahar S Cahyono mengungkap aksi penyekatan itu terjadi di Bekasi, Jawa Barat dan Tangerang, Banten.
Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Bekasi Amir Mahfudz mengatakan bahwa aparat keamanan mengadang mobil komando yang hendak pihaknya untuk menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR.
Polri sendiri menggunakan Surat Telegram Kapolri soal pencegahan kerumunan di era pandemi Covid-19 sebagai dasar untuk mengadang demo-demo tersebut.
Meski begitu, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan sejumlah elemen buruh di berbagai daerah tetap berencana turun ke jalan, pada 8 Oktober. Selain itu, aksi mogok nasional tetap digelar kaum pekerja biru. (cnn)
