Rotasi.co.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan peningkatan kualitas pelayanan pertanahan harus berorientasi pada kepastian dan transparansi waktu guna meningkatkan kepuasan masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Nusron Wahid saat memimpin rapat dalam kegiatan Pembinaan Pertanahan dan Tata Ruang di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Selasa (6/1/2025).
Menurutnya, kepastian waktu penyelesaian berkas menjadi indikator utama kualitas pelayanan publik di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
“Kantor kita ini berorientasi pada pelayanan. Kata kuncinya kepuasan pelanggan. Pelanggan puas itu ada kepastian kapan selesainya, bisa dilacak berkasnya sudah sampai di mana, dan sedang ditangani oleh siapa,” kata Menteri Nusron dalam keterangan tertulis yang diterima Rabu (7/1/2025).
Dalam rapat tersebut, Menteri Nusron yang didampingi Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Asnaedi, turut membahas kelanjutan percepatan penyelesaian berkas layanan pertanahan yang telah menjadi fokus sejak kuartal IV tahun 2025.
Ia menekankan bahwa penguatan Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan fondasi utama dalam menciptakan pelayanan yang profesional, cepat, dan akuntabel.
“Ini salah satu pentingnya SOP, sebagai seni pengamanan diri sekaligus seni menjaga kepuasan pelanggan. Bagaimana kita melayani masyarakat secara prudent, patuh pada aturan, tetapi tetap cepat agar para pemohon merasa puas,” jelas Nusron.
Rapat pembinaan tersebut diikuti oleh sejumlah Kepala Kantor Pertanahan beserta jajaran, antara lain Kantor Pertanahan Kota Bogor, Kabupaten Bogor I, Kabupaten Bogor II, Kota Depok, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, dan Kota Sukabumi.
\Dalam forum ini, masing-masing satuan kerja diminta memaparkan kendala pelayanan, termasuk kesiapan sumber daya manusia dalam mendukung percepatan layanan pertanahan.
Menyoroti wilayah Jawa Barat sebagai daerah penyangga ibu kota, Menteri Nusron menegaskan pentingnya penguatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya di wilayah Jabodetabek dan Banten. Ia menilai, kualitas SDM menjadi kunci utama dalam memastikan pelayanan pertanahan berjalan profesional dan bertanggung jawab.
“Khususnya di Jawa Barat sebagai daerah penyangga ibu kota, SDM kita harus diperkuat. SDM yang ditempatkan di Jabodetabek dan Banten harus kuat, berjiwa pemimpin, prudent, tetapi tetap berani. Kalau berani tanpa kehati-hatian, itu justru berbahaya,” tegasnya.
Dalam kegiatan tersebut, Menteri Nusron Wahid turut didampingi Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang I Ketut Gede Ary Sucaya, Kepala Biro Humas dan Protokol Shamy Ardian, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat Yuniar Hikmat Ginanjar beserta jajaran. (*)
